Proklamasi: “Bubarkan Saja Reses Kalau Tak Dihadiri SKPD”

0

InfoSumutNews.com-Medan – Wakil Ketua Komisi A DPRD Medan Drs Proklamasi K Naibaho kecewa, SKPD Pemko Medan maupun perwakilannya tidak hadir pada reses pribadinya yang kedua tahun 2018, Dapil Medan II, Rabu (4/7) di Jalan Cinta Karya, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia. Sejumlah Dinas yang diundang di antaranya Dinas PU Bina Marga, Dinas Kesehatan, Disdukcapil dan lainnya tidak hadir diundang.

“Surat undangan ke dinas-dinas kami tujukan ke wali kota, agar memerintahkan SKPDnya menghadiri reses anggota dewan.  Kalau perwakilan saja tidak diutus, berarti para SKPD melawan perintah wali kota. Atau sebaiknya reses dibubarkan atau ditiadakan saja, karena tidak ada gunanya diselenggarakan kalau Pemko tidak mendukung,” ucapnya kepada wartawan.
Padahal, lanjut dia, reses bertujuan menampung aspirasi masyarakat tentang hasil pembangunan pemerintahan apakah sudah menyentuh rakyat. Apalagi reses dianggarkan dengan dana APBD yang cukup besar. Artinya, reses dianggap sangat perlu bagi masyarakat dan Pemko, karena Pemko bisa mengukur hasil kerjanya sehingga tahu apa kekurangan di lapangan.
“Kehadiran SKPD sangat diperlukan masyarakat, karena merekalah yang bisa menjelaskan dan bisa membuat kebijakan apa yang dibutuhkan rakyat. Ini sudah kali kedua direses saya tak satupun perwakilan SKPD hadir, hanya Lurah, perwakilan camat dan instansi vertikal seperti BPJS yang mau datang. Camat dan Lurah kan tidak berwenang memberi penjelasan tentang infrastruktur dan drainase,” katanya.
Hadir pada reses tersebut, Ilham Nasution, perwakilan dari Camat Medan Johor, Lurah Sari Rejo Nur Aini, utusan dari BPJS  Kesehatan Medan Lamhot Sagala dan Rizki Afandi Siregar. Salah seorang warga, Remson Manullang mengeluhkan, ada keluarganya ketika dirawat di salah satu rumah sakit provider BPJS dengan diagnose penyakit paru-paru. Ketika dirawat ada penyakit baru yakni lambung yang cukup kronis.
“Namun pihak rumah sakit meminta kepada pasien untuk meminta lagi surat rujukan di rumah sakit faskes pertama (klinik/Puskesmas). Padahal si pasien sudah sangat tua, harus disuruh dulu pulang untuk mengurus surat rujukan,” terang Remson Manullang.
Lamhot Sagala dari BPJS mengatakan, kasus seperti itu sudah emergensi, sehingga tidak perlu lagi mengurus surat rujukan. Jika ada persoalan yang melanda pasien yang dilakukan oknum petugas rumah sakit, masyarakat peserta BPJS kesehatan  disarankannya agar melapor ke pusat pelayanan BPJS yang ada di semua rumah sakit provider BPJS. “Tidak perlu datang mengadu ke kantor BPJS Jalan karya, laporkan saja ke BPJS Center yang ada di rumah sakit, mereka selalu siaga melayani keluhan peserta BPJS,” tuturnya. (dpt/01)

TINGGALKAN KOMENTAR