AS Bersiap Larang Penggunaan Teknologi Huawei dan ZTE

0
Presiden AS Donald J. Trump berbicara kepada para pendukungnya dalam rapat umum di Sekolah Tinggi Orange Olentangy, di Lewis Center, Ohio, AS, 4 Agustus 2018. | Mark Lyons /EPA-EFE

Infosumutnews.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald J. Trump, secara resmi melarang pemerintahannya menggunakan mayoritas produk yang dibuat oleh vendor telekomunikasi asal Tiongkok; Huawei Technologies dan ZTE.

Larangan itu adalah bagian dari Undang-Undang Otorisasi Pertahanan yang ditandatangani oleh Trump pada Senin (13/8/2018). Selain berlaku untuk lembaga pemerintah AS, kebijakan itu juga menyentuh kontraktor pemerintahan dan Komisi Komunikasi Federal.

BACA JUGA : Kiat Eksekusi Ide Bisnis

UU ini bukan cuma mencakup peralatan dan layanan telekomunikasi tertentu dari Huawei dan ZTE; tapi juga peralatan kamera pengawas asal Tiongkok seperti Hikvision, Hytera, dan Dahua. Apa pun yang dianggap “substansial”, “penting” atau “kritis” akan dilarang–termasuk layanan jaringan dan ponsel cerdas.

Larangan tersebut berlaku selama dua tahun ke depan. Beberapa komponen dari perusahaan-perusahaan ini masih diperbolehkan selama mereka tidak dapat digunakan untuk melihat data.

UU ini juga memprioritaskan pendanaan untuk kalangan bisnis yang terpaksa harus mengganti teknologi dan peralatannya akibat larangan tersebut.

Ditulis The Verge (13/8), sejumlah kalangan menilai Huawei dan ZTE adalah ancaman keamanan nasional. Namun, isu ini memang diliputi pro dan kontra.

Pada Juni lalu, Senat AS meloloskan amandemen yang akan mencabut larangan perdagangan terhadap ZTE. Namun, Kongres AS menolak.

Kongres pun akhirnya mendukung kebijakan pelarangan komponen Huawei, ZTE, dan vendor telekomunikasi lain dari Tiongkok, bagi pemerintah AS atau siapapun yang ingin bekerja dengan pemerintah “Paman Sam”.

Pernyataan resmi Huawei yang dilansir Abacus (14/8) mengungkapkan bahwa kebijakan AS tidak efektif, salah arah, dan tidak konstitusional. “Larangan itu akan meningkatkan biaya konsumen dan bisnis, serta gagal mengidentifikasi risiko keamanan atau meningkatkan keamanan rantai pasokan,” katanya.

Namun, Huawei tidak menjelaskan apakah bakal melawan pelarangan tersebut. Sementara ZTE menolak berkomentar lebih jauh kecuali menilai ini adalah perkembangan terbaru dalam hubungan rumit Tiongkok dan Gedung Putih.

Dari pemerintah AS, ini adalah tindakan kerasnya terhadap Tiongkok. Pada April silam, perusahaan-perusahaan AS dilarang melakukan transaksi dengan Tiongkok.

Ketika itu ZTE dianggap melanggar sanksi AS terhadap Iran dan Korea Utara. ZTE disebut ketahuan mengirimkan perangkat ke dua negara tersebut.

Keadaan semakin parah karena ZTE dituding tidak memberikan keterangan benar pada otoritas di AS. Kejaksaan Agung AS menyatakan ZTE berkali-kali berbohong dan menyesatkan penyidik federal, pengacara, dan penyidik internal soal tudingan melanggar sanksi AS.

Hukuman yang diprakarsai Departemen Perdagangan AS itu adalah ZTE dilarang membeli komponen AS selama tujuh tahun. Ini sangat fatal karena berbagai produk ZTE memuat komponen dari AS seperti cip dan perangkat audio.

Departemen Perdagangan AS sebenarnya sudah melakukan negosiasi untuk mencabut larangan tersebut. Namun, dengan langkah terbaru Trump, boleh jadi rencana itu batal. Apalagi Huawei dan ZTE memang telah lama berada dalam bidikan para pembuat kebijakan dan hukum di AS.

Kedua perusahaan itu pernah disebut sebagai ancaman keamanan nasional pada 2012. Sementara, kepala badan keamanan AS telah menyarankan untuk tidak menggunakan produk dari kedua perusahaan tersebut.

Adapun UU baru ini dinilai akan berdampak besar pada perusahaan infrastruktur yang ingin bekerjasama dengan pemerintah untuk memilih pemasok lain dan mengganti komponen Huawei dan ZTE.

Sementara pada awal 2018, pengampu pertahanan AS–Pentagon–juga melarang para pemasok peralatan militer ke pangkalan AS untuk melarang produk Huawei dan ZTE dengan alasan keamanan.

Adapun Komite Nasional Demokrat menyarankan para kandidat anggota untuk tidak mengizinkan staf masing-masing menggunakan perangkat buatan Tiongkok setelah Pemilihan Presiden 2016. [beritagar.id]

TINGGALKAN KOMENTAR