4 Tahun Jokowi-JK, Target Ekonomi belum Sebanding Pencapaian

0
Ilustrasi/NET

Infosumutnews.com – Indonesia menjalani ekonomi yang tak mudah dalam satu tahun terakhir. Faktor eksternal akibat ketidakpastian global serta perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) menyumbangkan tekanan terbesar dari gejolak ekonomi dalam negeri.

BACA JUGA : Bisnis itu Rumit, Biar aku Saja, Kalian ga Akan Sanggup

Perang dagang yang dipecut AS kepada Tiongkok membawa pengaruh pada neraca dagang Indonesia. Dolar AS menguat, Rupiah berkontraksi. Normalisasi suku bunga Federal Reserve (The Fed) menekan poin acuan Bank Indonesia (BI).

Beritagar.id melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama empat tahun ke belakang bergerak statis pada kisaran 5 persen, serta tak pernah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Kondisi ini secara langsung memberi dampak dalam pencapaian Nawacita pada empat tahun pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo-Jusuf “JK” Kalla.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara menyoroti target pemerintah yang terlampau tinggi hingga pada akhirnya mengganjal pencapaian saat ini.

Sebagian besar target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019—cikal pedoman yang melahirkan Nawacita—tak terpenuhi, selain inflasi yang relatif berhasil dikendalikan.

Tingkat inflasi Indonesia dalam tiga tahun terakhir berhasil tumbuh secara konsisten di bawah 4 persen; 2015 dengan 3,35 persen, 2016 dengan 3,02 persen, dan 2017 dengan 3,61 persen.

Sementara, target pertumbuhan ekonomi yang dipasang dalam RPJMN hingga 2019 rata-ratanya 7 persen.

“Pemerintah pada awalnya terlalu overshoot (berlebihan) dengan mengesampingkan fakta bahwa ekonomi Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas. Baru di ujung 2017 harga minyak naik, sayangnya tidak diikuti oleh harga komoditas unggulan, seperti sawit dan karet,” kata Bhima kepada Beritagar.id, Senin (22/10/2018).

Bhima melanjutkan, stagnasi pertumbuhan ekonomi turut disokong dari industri manufaktur yang porsinya terus menurun terhadap produk domestik bruto (PDB), seperti pada kuartal II/2018 yang sempat berada di bawah 20 persen.

Catatan itu cukup mengkhawatirkan, sebab industri manufaktur menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar serta berefek tinggi pada sektor lainnya.

“Di era Jokowi, kita terlalu cepat loncat ke sektor jasa dan meninggalkan industri. Artinya, poin produktivitas dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh tim ekonomi Jokowi,” sambung Bhima.

Untuk diketahui, Indeks Daya Saing Global 2018 menempatkan Indonesia pada posisi 45, di bawah negara tetangga ASEAN lainnya seperti Malaysia pada posisi 25, Thailand di 38, dan Singapura pada peringkat 2.

Daya saing di pasar internasional juga bisa dibandingkan dari target pertumbuhan ekspor nonmigas pada RPJMN yang mencapai 14,3 persen pada 2019. Sementara realisasi untuk Januari hingga September 2018 baru tumbuh sebesar 9,29 persen.

“Untuk mencapai 14 persen butuh kerja ekstra, di tengah proteksi dagang yang dilakukan negara mitra seperti Tiongkok dan AS,” tegasnya.

Bhima melihat pelemahan Rupiah pada tahun depan masih akan berlanjut. Hal ini lantaran efek global seperti perang dagang, normalisasi suku bunga The Fed, serta ketidakstabilan geopolitik yang diprediksi masih terjadi.

Pemerintah, sambung Bhima, perlu mengevaluasi beberapa hal fundamental seperti defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Sejak awal tahun 2018, dana asing yang keluar dari bursa saham sudah mencapai Rp56 triliun. Tekanan hebat ini (perfect storm) bukan tidak mungkin makin menggerus cadangan devisa ke depannya.

“Pada kuartal II/2018, CAD masih berada pada level 3 persen, sehingga masih akan bergantung pada pembiayaan portfolio asing untuk mencukupi kebutuhan valas,” tutur Bhima.

Inflasi patut diapresiasi

Kendati target yang dipasang duet Jokowi-JK yang tak berhasil dipenuhi dalam empat tahun pemerintahan, secara keseluruhan kondisi ekonomi Indonesia membaik dibanding pemerintahan sebelumnya.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sampai akhir September 2018 cukup ciamik. Defisit anggaran tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni Rp200,23 triliun berbanding Rp272 triliun.

Berkurangnya defisit disumbang dari kenaikan pendapatan negara sebesar 19 persen (year-on-year/yoy) sebesar Rp1.312,3 triliun, atau setara dengan 69,3 persen dari target keseluruhan sebesar Rp1.894,7 triliun.

Dari segi belanja negara, realisasi akhir September ini juga tumbuh 10 persen (yoy) menjadi Rp1.512,6 triliun dan telah mencapai 68,1 persen dari total target APBN 2018.

Begitu juga ketika membandingkan ekonomi Indonesia dengan kondisi global. Dalam pertemuan tahunan IMF-World Bank di Bali, pekan lalu, sejumlah ekonom dunia menyampaikan komplimen mereka terhadap pencapaian ekonomi Indonesia di tengah kondisi global yang tak menentu.

Garis besarnya, para ekonom berpendapat kebijakan internal yang dibuat pemerintah dinilai mampu menahan gejolak liar dari global yang membuat beberapa negara berkembang lainnya terpuruk, seperti Turki, Brasil, dan Argentina.

TINGGALKAN KOMENTAR