Soal OTT Guru, GPK RI Pertanyakan Keseriusan Kejaksaan dan Polres Tanjung Balai

0
Ketua GPK RI Ahmad Dhairobby

Infosumutnews.com, TANJUNG BALAI – Terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) 2 oknum guru SMK Negri 6 Tanjung Balai, Ketua Gerakan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (GPK-RI), Ahmad Dhairobby akan menggelar aksi unjuk rasa ke kantor UPT Dinas Pendidikan dan Polres Tanjung Balai guna mempertanyakan keseriusan mereka dalam memeriksa kasus tersebut.

BACA JUGA : Dahsyat! Ribuan Warga Sumut Hadiri Deklarasi Relawan Pemenangan Prabowo-Sandi

Hal itu dikatakan Ahmad Dhairobby selaku Ketua DPP GPK RI saat hendak mengantarkan surat pemberitahuan aksi, Minggu (11/11/2018).

“Kami belum dapat jawaban konfirmasi kepada pihak sekolah terkait kasus pungli yang dilakukan 2 orang guru SMKN 6 Kota Tanjungbalai terkait kasus pungli tersebut. Maka dari itu, kami dari GPK RI akan gelar aksi unjuk rasa mempertanyakan keseriusan kasus ini kepada kejaksaan dan Polres Tanjung Balai,” kata Ahmad Dhairobby.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Tanjungbalai segera memproses dan melakukan penahanan terhadap para tersangka kasus tersebut.

“Meminta dengan tegas kepada Kepala Unit UPT (Unit Pelayanan Terpadu) Tanjungbalai agar segera memberikan sanksi tegas kepada dua orang tersangka pelaku pungli tersebut,” akhirnya.

Dia menegaskan, akan mengawal kasus ini sampai di meja persidangan.

Sekadar mengingatkan, Polres Tanjung Balai melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 2 orang yang terindikasi sebagai pelaku pungutan liar yang terjadi pada Rabu (11/7/2018) lalu.

“saya menanyakan sudah sampai mana proses dilakukan Polres Tanjungbalai dengan kedua pelaku pungli SF dan MM dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 12.675.000,” kata Ahmad Dhairobby

Dirinya mengatakan bahwa kedua pelaku pungli itu sudah menjalankan aktivitasnya dengan mengajar di SMKN 6 Kota TanjungBalai, padahal sudah diketahui bahwa kedua pelaku tersebut sudah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

“Menurut hasil investigasi kami, bahwa satu dari pelaku tersebut adalah seorang pengawas (PNS), maka dari itu kami meminta Kapolres Tanjung Balai harus serius menyikapi kasus pungli tersebut,” jelasnya

Ahmad Dhairobby juga mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa mengenai OTT tersebut dan akan mempertanyakan sampai di mana sudah proses OTT tersebut.

“Ini kasus sudah harus serius tidak boleh main main, Kapolres Tanjung Balai harus bijak menyikapi kasus ini, kami tidak mau adanya permainan dalam hal ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai melalui Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Selamat Kurniawan Harefa mengatakan, kasus tersebut sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri kota tanjungbalai pada 8 oktober 2018.

“Kalau tersangka dan barang bukti sudah kami serahkan ke penyidik JPU, maka tanggung jawab selanjutnya JPU yang punya kewenangan, termasuk penangguhan dan penahanan,” beber Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Selamat Kurniawan Harefa. (HB)

TINGGALKAN KOMENTAR